Massa Kepung Pendapa Nagan

Ratusan mahasiswa dan masyarakat terlibat bentrok dan aksi saling dorong dengan polisi saat berusaha menerobos masuk ke Pendapa Bupati Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kamis (4/5). /DEDI ISKANDAR

SUKA MAKMUE - Massa yang terdiri atas ratusan warga dan mahasiswa, tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Antinepotisme dan Korupsi (Ampon Korupsi), sejak Kamis (4/6) sekitar pukul 14.00 WIB mengepung Pendapa Bupati Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

Aksi ini dilakukan massa sebagai upaya untuk mendesak penuntasan dugaan tindak pidana korupsi keuangan negara di Kabupaten Nagan Raya yang kini sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengepungan ini dilakukan massa setelah sebelumnya mereka berunjuk rasa ke Kantor DPRK Nagan Raya yang berada sekitar 150 meter dari pendapa bupati tidak direspons sejumlah anggota DPRK setempat. Sebagian besar wakil rakyat saat itu memilih untuk hadir ke acara di pendapa ketimbang melayani massa yang berunjuk rasa.

Sebelumnya, massa meminta Wakil Ketua DPRK Nagan Raya, Samsuardi alias Juragan bersama sejumlah anggota DPRK lainnya, seperti HM Ibrahim Idham, Samsul Bahri, dan H Safriadi, menjemput paksa anggota DPRK setempat yang menghadiri pertemuan di pendapa bupati. Bahkan ketika Juragan datang ke acara silaturahmi yang digagas oleh Pemkab Nagan Raya itu dengan menghadirkan ratusan keuchik, tokoh masyarakat, dan unsur muspida suasana sempat ricuh dan tegang.

Pasalnya, Juragan yang datang bersama sejumlah anggota dewan meminta Wakil Ketua DPRK, Teuku Bustamam untuk kembali ke kantor dan meningalkan lokasi acara karena didesak masyarakat untuk menampung aspirasi mereka.

Tapi, ajakan itu ditolak Bustamam, sehingga sempat terjadi adu mulut antarsesama unsur pimpinan DPRK. Bahkan Bupati Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini yang duduk di barisan depan langsung beranjak ke arah Juragan sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi.

Namun, emosi bupati yang akrab disapa “Ampon Bang” itu berhasil diredam setelah sejumlah pejabat, termasuk adik kandungnya, memegang tangan Ampon dengan harapan ia tidak semakin emosi. Sementara itu, sejumlah anggota DPRK Nagan Raya yang dijemput paksa untuk kembali ke Kantor DPRK pada siang kemarin, sebagian terlihat tetap bertahan di lokasi acara. Uniknya, ada juga yang terlihat melarikan diri dari ruangan. Sementara itu, sejumlah aparat keamanan yang bersenjata lengkap juga masuk ke dalam aula pendapa untuk memantau aksi penjemputan paksa tersebut.

Namun, karena tidak berhasil, akhirnya rombongan anggota DPRK Nagan Raya yang dipimpin Juragan itu langsung kembali ke Kantor DPRK untuk menyampaikan hasil yang mereka peroleh di hadapan massa. Karena tak berhasil, akhirnya massa yang mencapai ratusan orang itu langsung bergerak ke pendapa bupati yang berjarak sekitar 150 meter dari Kantor DPRK Nagan Raya.

Sesampainya di depan pintu gerbang pendapa, massa yang membawa pengeras suara serta sejumlah tuntutan itu langsung mengepung pendapa. Dengan cara itu mereka berharap sejumlah anggota DPRK Nagan Raya yang hadir dalam acara di pendapa segera keluar. Namun, karena banyaknya massa yang datang, kegiatan yang semula berjalan lancar itu langsung dihentikan. Pengunjung pun langsung ke luar guna melihat massa yang sudah berada di depan pintu pagar.

Karena tak ada tanggapan sama sekali, massa yang dimotori oleh mahasiswa itu pun berupaya mendobrak pintu masuk ke pendapa. Setelah berhasil mendobrak pintu, massa sempat dihadang oleh polisi, sehingga menimbulkan kericuhan dan aksi saling dorong untuk memukul mundur massa.

Karena tak ada solusi, akhirnya massa kembali ke Kantor DPRK Nagan Raya untuk menggelar aksi lanjutan. Massa juga memboyong sejumlah kertas karton dan spanduk. Isinya beraneka. Di antaranya: Wakil rakyat di Nagan Raya harus berani untuk tidak mendukung kasus korupsi dan dinasti di Nagan Raya. Massa juga membawa tulisan bahwa Dinasti Nagan Raya rawan korupsi, serta tulisan yang menantang KPK unjuk gigi di kabupaten ini untuk memberantas korupsi.

Pantauan Serambi kemarin, setelah massa kembali ke kantor DPRK, sejumlah pejabat dan aparatur gampong yang hadir dalam acara di pendapa langsung kembali ke rumah masing-masing. Bahkan beberapa keuchik (kepala desa) terlihat meminta pengamanan kepada aparat kepolisian supaya dikawal karena khawatir akan menjadi sasaran amuk massa.

Bahkan satu unit kendaraan water canon disertai kendaraan lapis baja milik polisi serta pasukan Brimob bersenjata lengkap, juga dikerahkan di kompleks pendapa bupati untuk pengamanan area.

Sementara itu, massa yang terus menggelar orasi juga membacakan tuntutan yang disampaikan di hadapan sejumlah anggota DPRK Nagan Raya. Di antaranya, masyarakat dan mahasiswa mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut sejumlah dugaan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini diduga terjadi di Nagan Raya.

Kedua, massa mendesak KPK untuk mengusut kasus dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 28 miliar, dana hibah Rp 6 miliar, dan penggunaan APBK sejak 2010-2015 yang selama ini pernah menjadi temuan BPK RI karena diduga penggunaan uangnya tidak jelas.

Bahkan, massa juga mendesak kepada KPK untuk segera membubarkan “Dinasti Ampon Bang” yang kabinet/pemerintahannya yang selama ini diisi oleh adik-adik kandung, sanak saudara, dan kerabat Bupati HT Zulkarnaini.

Massa bahkan mendesak tim KPK yang kini sedang bekerja di Nagan Raya untuk bekerja secara profesional dan transparan, serta mengungkap semua temuan seperti yang selama ini dilakukan. “Apabila KPK tidak mampu mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Nagan Raya, maka lebih baik bubarkan saja KPK. Biarkan rakyat yang bekerja,” teriak Wahidin, koordinator aksi.

Massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk serius mengusut sejumlah kasus korupsi di Nagan Raya, termasuk penggunaan dana APBK dalam pembangunan Masjid Agung Baitul Makmur yang telah menghabiskan dana Rp 7 miliar. Pasalnya, penggunaan dana sebesar itu hasilnya hanya mampu untuk membangun fondasi saja.

Massa juga mendesak KPK mengungkap seluruh harta dan aset maupun kekayaan Ampon Bang, karena diduga ada yang diperoleh secara melawan hukum.

“Apabila tuntutan kami tidak direspons, maka aksi ini akan terus kami perjuangkan. Jika perlu, kami akan bentuk peradilan rakyat untuk memberantas kasus korupsi di Nagan Raya,” tegas Wahidin.

(edi/aceh.tribunnews.com)

Share on Google Plus

About http://komunikasipost.blogspot.com/

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.